Ospek dan Represifitas Birokrat (Tinjauan Kritis atas Pelarangan Ospek)

Januari 24, 2006 at 9:47 am Tinggalkan komentar

Rabu, 21-09-2005 14:42:51 PM
Beberapa hari terakhir ini energi dan pikiran kita selalu tertuju pada perdebatan seputar Orientasi studi dan pengenalan kampus atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ospek. Seperti biasa, setiap awal tahun ajaran baru di tingkat perguruan tinggi, kegiatan yang paling menonjol adalah Ospek. Perdebatan yang paling populer di tingkat mahasiswa adalah pada tataran ada atau tidak adanya ospek. Di kampus Unhas, khusus di wilayah Agro kompleks (Fapertahut, Fakultas Peternakan, dan Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan) keputusan penghapusan Ospek telah menjadi kenyataan.

Hal ini ditandai dengan adanya surat pengumuman pelarangan Ospek dalam bentuk apapun oleh dekan se-Agro kompleks. Keputusan ini ada yang menyambut gembira namun tidak sedikit pula yang menolaknya, terutama lembaga-lembaga kemahasiswaan. Bagi lembaga kemahasiswaan selain sebagai sarana memperkenalkan maba pada kondisi kampus, Ospek merupakan sebuah proyek pengkaderan di tingkat kelembagaan yang perlu mendapat perhatian yang sangat serius. Namun tidak bagi sebahagian yang lain terutama bagi orang tua maba atau birokrasi di wilayah Agro kompleks. Pertanyaan yang mendasar bagi kita adalah, kenapa lembaga kemahasiswaan menolak penghapusan Ospek? Untuk itu penulis mengajak kita semua untuk mengarifi Ospek. Sebab bukan tidak mungkin penghapusan Ospek di wilayah agro kompleks sarat dengan muatan politik atau tendesi lainnya, terlepas dari noda hitam yang terlanjur melekat padanya. Namun demikian, haruskah Ospek dihapus?.
KEBIJAKAN pOPULIS ATAUKAH CARI MUKA?
Bagi Lembaga kemahasiswaan, surat pengumuman yang ditanda tangani bersama oleh Dekan se-agro kompleks yang melarang segala bentuk model penyambutan mahasiswa baru di wilayah tersebut, merupakan kebijakan yang sepihak. Surat edaran tersebut disertai dengan ancaman pelaporan ke pihak kepolisian karena jika dianggap melakukan tindakan kekerasan. Dari surat pengumuman itu, sangat jelas sekali betapa ketakutan yang berlebihan (paranoid) itu menjangkiti para pengambil kebijakan di tingkat fakultas di wilayah agro kompleks. Indikasi ketakutan itu ditandai dengan tidak adanya pra kondisi atau dialog (komunikasi) yang terbangun antara mahasiswa yang dalam hal ini yang diwakili oleh lembaga kemahasiswaan dengan pengambil kebijakan di tingkat fakultas sehingga keputusan yang lahir adalah keputusan sepihak. Lantas adakah kebijakan ini adalah kebijakan populis ataukah sekadar cari muka? Ataukah ketika ospek berhasil dihapuskan di wilayah Agro kompleks adalah sebuah prestasi? Boleh jadi kebijakan ini hanya sekedar cari muka atau sarat dengan nuansa politis. Jika kita telaah lebih jauh, kebijakan pelarangan Ospek yang merupakan buah koalisi ‘busuk’ antara dekan se-Agro adalah untuk unjuk kekuatan (show of power). Hal ini seolah-olah menunjukan betapa bersatunya Agro kompleks dalam rangka menyambut pemilihan rektor mendatang. Karena sudah hampir dipastikan, jagoan yang akan masuk bursa calon rektor ke depannya adalah salah satunya dari wikayah agro kompleks yang memang sudah familiar di lingkungan rektorat. Sehingga Dekan se-Agro kompleks sekarang ini masing-masing memiliki peluang untuk melenggang mulus ke lantai delapan (gedung rektorat unhas) untuk menduduki salah satu kursi panas. Maka tidak heran, segala macam intrik dilakukan untuk mencapai kekuasaan, termasuk menghapus Ospek. Mengarifi Ospek Sebenarnya perdebatan ada dan tidak adanya ospek telah menjadi perdebatan yang renta di kalangan mahasiswa, baik yang mendukung ospek (pro status quo) maupun yang menolak ospek (anti status quo). Dalam tulisan ini penulis ingin mengajak berpikir arif dan rasional tentang ospek, dengan mengambil analogi yang diungkapkan oleh Ishak Ngeljaratan dalam sebuah harian lokal. Dalam analoginya itu ia mengatakan bahwa Ospek ibarat sebuah pisau dapur yang dapat digunakan untuk memotong sayur atau untuk mengiris bawang. Pisau dapur juga dapat digunakan untuk melukai orang lain atau bahkan untuk membinasakan seseorang. Jika digunakan sengaja untuk membunuh manusia, maka pembunuhnya yang disalahkan dan dihukum. Pisau dapur yang dipakai untuk membunuh tak punya kesalahan apapun karena hanya dipakai sebagai alat dan tak punya kebebasan seperti pembunuh. Pisau dapur itu tak harus dibuang karena dapat dipakai lagi sebagai pisau dapur atau disimpan sebagai alat bukti pembunuhan. Demikian juga dengan ospek. Ospek hanyalah alat yang dipakai oleh mahasiswa dalam rangka orientasi pengenalan kampus baik yang menyangkut studi ataupun dinamika kehidupan kampus. Berarti ospek berada pada posisi yang bebas nilai, tidak melekat padanya benar atau salah. Kekerasan yang muncul dalam Ospek bukanlah kesalahan alat yang bernama Ospek, tapi merupakan kesalahan si pengguna alat atau komponen yang terlibat di dalamnya. Termasuk di dalamnya adalah mahasiswa dan juga pengambil kebijakan di dalamnya -termasuk dekan dan pembantu dekan- harus bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi dalam pelaksanaan ospek. Oleh karenanya perlu kiranya dibentuk sistem pemantau pelaksana Ospek baik dari kalangan mahasiswa maupun dosen yang betul-betul konsisten mengawal ospek sehingga di dalam pelaksanaannya tidak terjadi tindak kekerasan. Jika ospek disalahgunakan dari tujuan semestinya yakni orientasi pengenalan kampus maka bukan Ospek yang harus dibubarkan akan tetapi oknum yang menyalahkan fungsi ospek itulah yang harus bertanggung jawab termasuk orang-orang yang diberi amanat untuk mengawal kegiatan tersebut. Ospek harus dikembalikan pada esensi dan fungsi yang sebenarnya yakni orientasi dan pengenalan kampus. Oleh karenanya sangat tidak rasional dan terlalu kekanak-kanakan jika ospek yang harus dihapus lantaran ada unsur kekerasan di dalamnya akan tetapi pelaksana dilapanganlah yang harus dikenakan sanksi. Kebijakan Pelarangan Ospek adalah Buah Represivitas Birokrat Harus diakui bahwa kebijakan pelarangan ospek yang dikeluarkan oleh koalisi dekan se-Agro kompleks adalah wujud tindakan represif oleh birokrat terhadap mahasiswa. Betapa tidak, kebijakan tersebut tanpa diawali dengan pra kondisi atau dialog yang terbangun dengan lembaga kemahasiswaan sebagai wakil dari mahasiswa se-Agro kompleks. Hal ini sekaligus menunjukan tidak adanya itikad baik dan rasa penghargaan sedikitpun terhadap lembaga kemahasiswaan untuk menghasilkan kebijakan yang win-win solution. Kalau sudah seperti ini kebijakan yang diambil oleh koalisi dekan se-Agro kompleks, maka jelaslah lembaga kemahasiswaan sudah tidak lagi dianggap sebagai bagian dari civitas akademik yang perlu diajak berdialog. Hal ini sangat berbeda dengan fakultas lain yang menganggap lembaga kemahasiswaan sebagai partner dalam menghidupkan dinamisasi di kampus. Sehingga dari sinilah kedewasaan dalam berlembaga terus berjalan. Ada sesuatu yang bisa ditanamkan dari kegiatan ospek ini yakni proses pembelajaran. Sepanjang pengetahuan penulis, bahwa di kampus Unhas penerapan pelarangan ospek pertama kali pada tahun ini, itupun hanya di terapkan di wilayah Agro kompleks, yang boleh dibilang tingkat kekerasan pada saat Ospek lumayan rendah bila dibandingkan dengan beberapa fakultas lainnya. Sekali lagi penulis tidak ingin menjustifikasi pemberlakuan kekerasan dalam Ospek. Yang jelas, kekerasan adalah musuh kita bersama apakah itu dalam penerapannya sedikit atau banyak. Lagi-lagi kebijakan yang dihasilkan oleh koalisi dekan se-Agro kompleks menunjukan kebijakan yang kekanak-kanakan. Di saat fakultas lain memberikan ruang pendewasaan berlembaga bagi mahasiswanya, justru yang terjadi di Agro kompleks adalah sebaliknya yakni tindakan represif pihak birokrat melalui pelarangan Ospek. Ini mengindikasikan matinya demokrasi di kampus unhas. Kultur akademik yang terbuka dan transparan serta kultur dialogis ternyata tidak menjadi ruh dalam setiap pengambilan kebijakan di kampus Unhas. Untuk itu penulis mengajak kita semua untuk mengarifi ospek, jangan memandang ospek secara parsial atau satu sisi saja. Jika ospek dilaksanakan sebagaimana fungsinya, maka kekerasan itu tidak akan pernah muncul di tanah tanpa penindasan (kampus). Dan kalaupun kekerasan terlanjur terjadi maka semua pihak harus bertanggung jawab termasuk Dekan dan pembantu dekan. Kita semua sepakat bahwa kekerasan adalah musuh kita bersama, untuk itu mari kita cari solusi yang win-win solution agar tidak ada yang merasa ditindas dan tidak dihargai. Penulis berharap penghapusan ospek di beberapa kampus lain bukan karena buah represivitas birokrat akan tetapi hasil kesadaran kolektif akan wujud kekerasan. Oleh karena itu mengarifi ospek perlu kelapangan dada dan kebesaran jiwa untuk menerimanya. Karena mengarifi ospek berada antara cinta dan benci. Wallahualam bishowaab. Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Perikanan Unhas, anggota Badan Legislatif Mahasiswa (BLM)Fak Perikanan, mantan Staf redaksi Catatan Kaki (CAKA) Unhas

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Antara Koboi, Pemerintah dan Wakil Rakyat Kita (Koreksi Total untuk Manusia Indonesia Seutuhnya) KAMMI dan Tradisi Intelektual (yang ) Malu-Malu

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 21,804 hits

Arsip

Januari 2006
S S R K J S M
« Des   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d blogger menyukai ini: