Antara Koboi, Pemerintah dan Wakil Rakyat Kita (Koreksi Total untuk Manusia Indonesia Seutuhnya)

Januari 24, 2006 at 9:12 am Tinggalkan komentar

Oleh Aryanto Abidin Penulis adalah Staf Kebijakan Publik KAMMI Daerah Sulsel. Penulis bisa dikirimi E-mail di : aryanto@eramuslim.com , aryanto_abidin@kammi.or.id atau juga bisa dicari di tempat nongkrongnya di al_akh_mbojo81@yahoo.com

Tulisan ini pernah dipublikasikan di portal KAMMI (www.kammi.or.id) Pada tanggal 18/12/2005

Akhir-akhir ini bangsa kita diperhadapkan pada kondisi yang serba sulit dan serba kacau. Cobaan demi cobaan datang silih berganti menghantam pondasi bangsa kita yang memang sudah rapuh ini. Betapa tidak, belum juga usai perdebatan mengenai kontroversi kenaikan BBM, awal oktober lalu secara bersamaan musibah bom kembali mengguncang Bali. Celakanya lagi targedi bom bali berbarengan dengan pengumuman pemerintah menaikan harga BBM. Tapi dalam tulisan ini tidak hendak mebahas tentang tragedi bom bali. Sekarang, dimana-mana kita membaca berita di media masa tentang negeri kita yang dilanda flu burung, di makassar warga terkena virus antraks, di NTB terjadi busung lapar, lalu di beberapa daerah terjangkit polio. Sekarang, 55 warga yahukimo meninggal dunia akaibat kekurangan pangan. Sungguh, ini merupakan kado yang menyakitkan bagi masyarakat kita.
Penghapusan subsidi BBM oleh pemerintah merupakan pil pahit yang harus ditanggung oleh masyarakat, dimana naiknya harga BBM diikuti pula oleh naiknya kebutuhan pokok. Oleh karenanya subsidi BBM dialihkan menjadi system kompensasi. Entah saking cerdas atau kehilangan akal. Pemerintah merealisasikan dana kompensasi dengan system Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang justru membuat masyarakat kita layaknya pengemis. Setiap hari kita menyaksikan orang-orang miskin itu mengantri hingga ratusan meter. Bahkan tak jarang ada yang meregang nyawa di lokasi antrian demi uang 100 ribu. Yang lebih parahnya lagi Sistem BLT ini justru menimbulkan potensi konflik horizontal. Kepala desa yang ditikam warganya, kantor desa yang dirusak massa dan berbagai macam bentuk konflik lainnya yang kesemuanya implikasi dari system BLT.
Dengan adanya program BLT ini, masyarakat kita ramai-ramai mencap diri menjadi miskin, sehingga jumlah penduduk miskin bertamabah banyak. Kalau dulu masyarakat kita malu disebut orang miskin, sekarang malah terbalik justru tambah senang di daftar sebagai orang miskin. Alasannya sederhana, hanya karena uang 100 ribu walau nyawa taruhannya. Kebijakan BLT ini justru mereproduksi gaya hidup baru dalam masyarakat kita yakni gaya hidup konsumeristik. Betapa tidak, uang yang hanya 100 ribu itu dalam waktu tiga hari saja habis. Pemerintah kita justru menciptakan budaya konsumeristik dalam masyarakat kita. Bukankah budaya konsumeristek juga bagian sistemik dari kapitalisme (yang juga anak kandung dari globalisasi)?.

KOBOI DAN WAKIL RAKYAT

Rupanya kondisi ini tidak membuat hati pemerintah dan wakil rakyat kita merasa iba sedikitpun. Akan tetapi pemerintah dan wakil rakyat kita dengan teganya meningkatkan anggaran belanja mereka. Realitas terkini yang menjadi tontonan menyedihkan bagi kita adalah perilaku para wakil rakyat kita. Disaat kondisi masyarakat kita yang separuh nafas akibat menanggung biaya hidup yang tinggi akibat kenaikan BBM, wakil rakyat kita dengan tidak tahu malu meminta tunjangan gaji sebesar 10 juta per bulan. Dan Kalau tidak ada laknat Tuhan, Januari 2006 nanti kenaikan tunjangan sebesar 16 % akan ada di saku anggota dewan kita (Baca Kompas 14/12). Dengan alasan untuk kelancaran kerja serta demi kepentingan rakyat (kalau tidak ingin dikatakan memperkaya diri sendiri). Alasan seperti ini menjadi pemanis dalam melakukan pembenaran (justifikasi) di media-media massa. Masih punya nyalikah mereka untuk memperjuangkan nasib 200 juta lebih rakyat yang mereka wakili?.bahkan selama satu tahun duduk di senayan hampir tidak ada prestasi yang membanggakan yang mereka lakukan. Prestasi yang “membanggakan” adalah seringnya ketidakhadiran mereka dalam setiap rapat paripurna atau rapat tiap komisi. Berbeda dengan koboi, wakil rakyat kita justru bersikap sebaliknya mau bekerja kalau ada tunjangan atau proyek. Amat menyakitkan memang, di saat masyarakat kita yang sedang kesulitan mendapatkan BBM dengan harga murah, wakil rakyat kita justru meminta tunjangan 10 juta rupiah per bulan. Padahal rakyat yang mereka wakili hanya mendapat jatah 100 ribu rupiah per bulan itupun harus antri ratusan meter. Wakil rakyat kita, cukup datang, duduk, diam dengar dan sedikit tanda tangan maka gajipun ada di tangan. Tak perlu mengantri untuk dapat melegalkan tunjangan 10 juta rupiah, cukup beretorika mengatas namakan rakyat dan sedikit kongkalikong sesama anggota dewan dan juga sedikit main mata dengan kalangan eksekutif maka tentulah dana tunjangan 10 juta rupiah per bulan ada di tangan. Lalu dimana keberpihakan mereka atas nasib rakyat Indonesia yang mereka wakili?. Lantas bolehkah kita mengatakan mereka adalah wakil rakyat?. Rasa-rasanya saat ini kita sulit untuk mengatakan mereka adalah wakil rakyat. Sebaiknya kita mempercayai koboi. Koboi turun dari gunung membela rakyat kecil dari para penjahat, lalu kembali lagi ke gunung tanpa mengharapkan imbalan sepeserpun. Lalu pertanyaannya, apakah mereka pernah menonton film tentang koboi yang baik hati atau legenda zorro?. Rasa-rasanya saya tak percaya kalau mereka belum menontonnya atau mendengar atau membacanya dalam cerita komik maupun novel. Saya khawatir justru WAKIL RAKYAT KITA KURANG BAHAGIA MASA KECILNYA, sehingga untuk meyisihkan waktu luang untuk sekedar menonton atau membaca tentang heroiknya zorro dan koboi yang baik hati dalam membela rakyat kecil dan tertindas.

PEMERINTAH DAN WAKIL RAKYAT KITA BUTA TULI

Kemana wakil rakyat dan pemerintah kita berpihak?. Sepertinya pertanyaan itu dengan sangat mudah kita jawab sesegera mungkin. Jawabannya mereka tidak berpihak ke rakyat. Mereka berpihak pada kepentingan mereka sendiri. Fenomena ketidak berpihakan mereka terhadap nasib rakyat (padahal mereka dipilih langsung oleh rakyat) terlihat jelas yakni dengan menaikan harga BBM. Wakil rakyat kita sama saja buta dan tulinya dengan pemerintah. Ada indikasi perselingkuhan antara DPR dan Pemerintah tekait dengan kebijakan pemerintah tersebut. Naiknya gaji anggota DPR adalah tidak lain politik balas jasa dari pemerintah yang telah menggolkan kebijakan menaikan harga BBM. Lambannya pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah yang menimpa bangsa ini merupakan bukti ketidak becusan pemerintah kita. Bagaimana dengan wakil rakyatnya?.
Wakil rakyat kita sama saja, jangankan untuk mengawasi eksekutif (Pemerintah), mengawasi diri sendiri saja susah. Buktinya banyak anggota DPR ( baru terungkap) menjadi calo. Lebih menggelikan lagi, aksi wakil rakyat kita yang memepertontokan adu otot di dalam rapat. Maka wajarlah kalu Gus Dur menyebut wakil rakyat kita seperti Taman Kana-Kanak.
Wakil rakyat kita sama sekali Buta tuli. Ditengah suasana krisis yang melanda negeri ini, mereka enak-enak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri (untuk sekedar tidak dikatakan pergi rekreasi). Hal ini dilakukan oleh wakil rakyat kita dari pusat hingga daerah. Lalu apa hasil dari kunjungan kerja mereka?, Adakah yang dirasakan langsung oleh rakyat?. Jawabannya nol Besar. Kenapa rakyat kita masih menderita?, Kenapa rakyat kita masih miskin?, sementara pajak yang mereka bayarkan kepada negara justru hanya untuk memepertebal kantong pemerintah dan wakil rakyat kita. Lalu dimana mata dan telinga wakil rakyat kita ketika masyarakat kita kesulitan membayar uang sekolah?. Haruskah mereka mengakhiri hidup mereka dengan menggantung diri lantaran malu karena terlambat membayar uang sekolah?. Wakil rakyat kita kemana?. “Entahlah kawan” Jawab teman diskusi saya. “Ah, mungkin mereka sedang main golf, atau sibuk cari daun muda di tempat hiburan malam.” Lalu dia bertanya lagi “mana yang kamu pilih, jadi wakil rakyat atau jadi koboi?”. Lalu saya menjawab, “Saya lebih memilih jadi wakil rakyat sekaligus jadi koboi”. Kami bertigapun tertawa terbahak-bahak, “Ha…ha…ha”. (aryanto81)

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Mendambakan Perubahan di Unhas (Cerita tentang Kebersamaan dari Bengkel Kerja Mahasiswa Unhas) Ospek dan Represifitas Birokrat (Tinjauan Kritis atas Pelarangan Ospek)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 21,804 hits

Arsip

Januari 2006
S S R K J S M
« Des   Feb »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d blogger menyukai ini: