Subsidi BBM, Untuk Siapa?

Mei 29, 2005 at 10:01 pm Tinggalkan komentar

Subsidi BBM, Untuk Siapa?
Mempertanyakan Keberpihakan Kaum Intelektual terhadap
Penderitaan Rakyat atas Kenaikan BBM

Oleh : Aryanto Abidin

Prnulis adalah Koordinator Kajian Strategis
KAMMI Komsat Unhas 2004/2005

Akhir-akhir ini energi dan pikiran kita selalu tertuju pada permasalahan krusial yang sedang menimpa negeri ini yakni kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Permasalahan minyak selalu menjadi perdebatan yang panjang karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanggal 1 maret dini hari lalu pemerintah akhirnya memutuskan untuk menaikan harga BBM. Menurut mereka (pemeritah), keputusan ini diambil semata-mata untuk menalangi dana APBN. Sebuah keputusan yang berani. Pada awalnya pemerintah akan mengiming-imingi akan memberikan dana subsidi untuk BBM sebesar 72 Triliun rupiah. Namun pada kenyataannya di kemudian hari, pemerintah berubah pikiran dan akhirnya mencabut dana subsidi untuk BBM. Pemerintah menganggap bahwa dana subsidi ini akan lebih bermanfaat jika dialihkan untuk sektor pendidikan, kesehatan dan dana sosial lainnya dengan metode kompensasi. Dan pada akhirnya nanti masyarakat dapat mengakses pendidikan dan pelayanan kesehatan secara gratis. Pertanyaan yang paling mendasar adalah akankah dana kompensasi tersebut benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan?. Hal ini wajar untuk dipertanyakan mengingat pengalaman pemerintahan yang lalu pun gagal dengan model jaringan pengaman sosialnya (JPS), selain itu sistem bikrokrasi kita yang cukup panjang dan alot sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran dalam penyalurannya nanti.

***

Beberapa kampus di Makassar seperti UNM, IAIN Alaudin, Universitas Muhammadiyah, Universitas 45 dan UMI secara serentak menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM sejak awal. Dan sampai sekarang mereka tetap konsisten dan kontinyu menyuarakan penderitaan rakyat. Bukan hanya mahasiswanya saja, dukungan morilpun datang dari para intelektual kampus mereka seperti dosen dan rektor. Lalu bagaimana dengan Unhas?. Kampus yang nota bene terbesar di Indonesia timur dan selalu menjadi rujukan bagi gerakan mahasiswa Indonesia timur, justru bungkam seribu bahasa. Jangankan berharap dosen atau rektornya memberikan dukungan moral, lembaga-lembaga mahasiswa pun sulit untuk turun ke jalan. Bahkan FBU (Forum BEM Unhas) yang merupakan embrio lembaga kemahasiswaan ditingkat universitas, semula menyatakan penolakan terhadap kebijakan pemerintah yang menaikan harga BBM, namun pada akhirnya turut mendukung kebijakan pemerintah (baca identitas edisi awal maret). Ada apa dengan lembaga kemahasiswaan Unhas?. Di saat kampus-kampus lain menutup pintu kampusnya untuk menolak kenaikan harga BBM, justru para intelektual muda unhas terlalu disibukan dengan kegiatan akademik. Masih adakah Intelektual di sini?. Bukankah tugas intelektual, harus senantiasa bersikap kritis dan reflektif terhadap bentuk dan implikasi dari pengetahuan dan realitas sosial di sekitarnya. Apakah ini bentuk ketidakberdayaan kita dalam menangkap dan mengelola isu kebangsaan kita?. Ataukah kita memang tidak tau-atau memang tak pernah mau tau-dengan apa yang sedang terjadi di negeri ini?. Atau boleh jadi kita tidak memahami seberapa besar dampak kenaikan BBM ini. Jika demikian, maka tulisan ini akan mencoba mengulas mengapa kenaikan harga BBM harus kita tolak.

Kenapa harus BBM yang ditulis?

Kenapa harus BBM yang menjadi titik sentral dari tulisan ini?. Padahal telah banyak perdebatan serupa yang menghiasi halaman utama di banyak media baik lokal maupun nasional. Pertama, penulis menganggap bahwa kenaikan harga BBM telah banyak membuat rakyat kita menjadi menderita, lebih-lebih kaum miskin, untuk itu harus disuarakan. Bayangkan, dengan kenaikan harga BBM harga barang-barang kebutuhan pokok ikut naik, keluarga yang tadinya bisa menyekolahkan lima orang anaknya, namun dengan kenaikan BBM mereka terpaksa tidak melanjutkan sekolah anak-anaknya hanya karena menutupi kebutuhan pokok mereka yang terus melonjak. Kedua, harus ada pengawalan isu yang masif untuk mengawal isu BBM ini, sehingga kontinyuitas pengawalan isu BBM tetap stabil dan tidak ditutupi oleh isu lain. Sepengetahuan penulis, tulisan mengenai kenaikan BBM baru satu kali diangkat dalam media ini lewat tulisan BBM Naik, Rakyat Menderita Lagi oleh Tamsil Hadi (identitas akhir Februari). Jadi, pengawalan isu BBM tidak hanya dimainkan lewat aksi jalanan, akan tetapi perlu juga pengawalan isu lewat media. Ketiga, penulis berpendapat isu BBM merupakan isu yang masih hangat selama kenaikan BBM belum diturunkan, minimal hingga dua atau tiga bulan ke depannya dan puncaknya akan terjadi pada bulan Mei, dimana bertepatan dengan peringatan hari reformasi tanggal 21 Mei. Keempat, penulis berharap dengan tulisan ini bisa menjadi pencerahan intelektual bagi kita, sehingga tidak ada lagi apolgi yang membuat kita untuk bungkam dan tidak bergerak menolak kenaikan BBM. Kelima,tulisan ini juga sebagai refleksi kekecewaan atas pragmatisme gerakan lembaga kemahasiswaan unhas (FBU) yang pada akhirnya mendukung kebijakan pemerintah menaikan harga BBM.

Adakah Subsidi Untuk BBM?

Mantan menteri negara perencanaan pembangunan/Kepala Bappenas Kwik Kian Gie berkali-kali menyatakan bahwa sebenarnya pemerintah tidak mensubsidi BBM yang dibeli oleh masyarakat. Dengan demikian, menurut Kwik (Kompas, 26/2), pemerintah tetap saja menerima uang lebih dari hasil penjualan BBM tersebut. Tapi mengapa sampai sekarang pemerintah tetap ngotot menggunakan istilah pencabutan subsidi. Dalam hitungan sederhana biaya keseluruhan untuk premium (bensin) mulai dari penyedotan, pemrosesan, hingga ditribusi hanya sekitar Rp 540. Kemudian di pasaran, premium dijual dengan harga Rp 1 810/liter. Dengan demikian pemerintah mendapatkan untung dari selisih harga pasaran dengan harga produsen/asal yakni Rp 1.270.

Dari hasil perhitungan sederhana tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sebenarnya pemerintah tidak memberikan subsidi terhadap BBM. Melihat kenyataan ini, sebenarnya pemerintah telah melakukan pembodohan kepada rakyatnya sendiri, dengan mengatasnamakan subsidi terhadap BBM. Padahal sebenarnya tidak ada subsidi untuk BBM. Dengan demikian kalau mengacu pada asumsi awal pemerintah, bahwa kebijakan menaikan harga BBM adalah untuk meningkatkan penerimaan APBN justru telah terbantahkan. Menurut perhitungan tersebut bahwa tanpa mencabut subsidipun pemerintah sudah untung berlipat, apalagi dengan menaikan harga BBM. Toh pada awalnya kanaikan harga BBM bukan karena dicabut subsidinya tapi karena politik energi (subsidi semu) yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan asumsi bahwa harga minyak mentah di pasaran internasional sangat tinggi, sehingga dua pilihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan untung berlebih dari harga BBM. Pertama, dengan cara mencabut subsidi yang memang pada awalnya pemerintah “malu-malu” mensubsidi rakyatnya. Kedua menaikan harga BBM. Naiknya harga BBM akan mengurangi konsumsi minyak dalam negeri, sehingga pemeritah dengan leluasa menjual minyak di pasaran internasional dengan harga yang relatif mahal ketimbang menjual murah kepada rakyatnya. Dengan demikian sesungguhnya pemerintah dengan sangat terpaksa menjual BBM kepada rakyatnya dengan harga murah (bila dibandingkan dengan harga pasaran internasional). Namun bagi masyarakat, harga baru Rp 2.400 untuk bensin sudah cukup mencekik, karena akan berdampak naiknya berbagai jenis kebutuhan.

Timing yang kurang tepat

Jika pemerintah menaikan harga BBM dengan alasan untuk meningkatkan APBN kemudian subsidi BBM pun harus di cabut adalah hal yang tidak masuk akal. rakyat sudah terlalu menderita karenanya. Sudah tidak disubsidi, harga BBM pun naik. Harus diketahui bahwa isu kenaikan harga BBM saja sudah cukup menyengsarakan rakyat, dengan diikuti naiknya harga barang-barang kebutuhan pokok. Contoh kecil saja, untuk kalangan mahasiswa yang tinggal di pondokan (kost) sudah merasakan dampak kenaikan BBM, bahkan satu hingga dua bulan sebelumnya yakni ditandai dengan naiknya harga makanan yang dulunya nasi ikan dapat dibeli dengan harga Rp 2000 sekarang menjadi Rp 2500.

Penulis menganggap perlu, kalau pemerintah mau menaikan harga BBM dengan alasan bahwa harga minyak kita merupakan yang termurah di dalam negeri bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia tenggara seperti Malaysia, Singapura, Filiphina dan Thailand. Murahnya harga BBM dalam negeri justru akan memacu konsumsi BBM dalam jumlah yang tinggi (boros). Selain itu juga rendahnya harga minyak dalam negeri juga akan memberi peluang kepada para bandit-bandit minyak untuk melakukan penyelundupan secara besar-besaran BBM dan menjualnya di luar negeri dengan harga yang cukup mahal.

Hanya saja kenaikan harga BBM saat sekarang ini ini timing-nya kurang tepat. Hal ini disebabkan karena pemerintah belum siap secara teknis maupun sistemnya. Menurut hemat penulis, pemerintah harus terlebih dahulu melakukan pengkajian yang mendalam sebelum mengambil kebijakan menaikan harga BBM. Pemerintah harus dapat mengembalikan pos-pos dana yang selama ini mengalami kebocoran akibat korupsi seperti dana BLBI yang jumlahnya mencapai 400 triliun, serta melakukan audit internal terhadap Pertamina. Selain itu, untuk menanggulangi beban yang diderita oleh rakyat akibat kenaikan harga BBM, maka jauh-jauh hari sebelumnya pemerintah harus meningkatkan penerimaan di bidang pajak serta meberlakukan sistem pajak yang sesuai untuk kendaraan mewah terutama yang berharga Rp 100 juta sampai miliaran rupiah. Menurut Kwik Kian Gie (Kompas, 26/3), jumlah uang yang terkorup paling besar adalah dari sektor pajak yakni sebesar Rp 215 triliun, akibat pencurian ikan, pasir dan kayu Rp 76,5 triliun, subsidi bank rekap yang tidak perlu Rp 14 triliun. Total keseluruhannya mencapai Rp 305,5 triliun. Seandainya pemerintah mampu menyelamatkan 30% saja dana tersebut, maka pemerintah mendapat pendapatan tambahan sebesar Rp 92 triliun. Dengan demikian pemerintah tidak perlu mencabut subsidi BBM, apalagi menaikan harga BBM. Pemerintah juga juga harus dapat memberlakukakan kebijakan rasionalisasi terhadap kendaraan bermotor yang sudah tidak layak jalan serta pembatasan kepemilikan mobil-mobil pribadi. Hal ini dimaksudkan agar konsumsi yang tinggi terhadap BBM dapat dikurangi. Bisa dibayangkan bila kendaraan bermotor yang sudah aus mesinnya kemudian dipaksa terus jalan, otomatis pemakaian bensin/solar sangat boros, belum lagi polusi yang ditimbulkan. Dengan demikian kebijakan rasionalisasi akan menghemat cadangan BBM kita serta menekan cost environmental.

Adalah gagasan yang kurang tepat jika pemerintah mengurangi atau mencabut subsidi BBM (jika memang ada) dengan alasan dana kompensasi tersebut lebih tepat digunakan pada sektor pendidikan dan kesehatan. Padahal seharusnya pemerintah bertanggung jawab terhadap pendidikan dan pelayanan kesehatan murah (bila perlu gratis). Hal ini dengan tanpa embel-embel adanya kompensasi dari subsidi BBM yang belum tentu jelas arahnya. Justru disinilah dituntut tanggung jawab pemerintah, sekaligus mengindikasikan bahwa di negeri ini masih ada pemerintahnya. Memberikan pendidikan dan kesehatan murah adalah tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya, merupakan suatu hal yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.

Dana Kompesasi, Untuk siapa?

Pernyataan pemerintah dalam beberapa media massa yang menyatakan bahwa pemerintah baru akan merealisasikan dan kompensasi BBM tersebut sebulan setelah penetapan kenaikan harga BBM. Hal ini bagi orang miskin dan bagi siapapun sungguh sangat tidak realistis,waktu satu bulan merupakan waktu yang sangat lama, rakyat butuh makan, pendidikan dan pelayanan kesehatan sekarang juga tanpa harus repot-repot mengurus kartu tanda miskin yang justru membebani lagi. Belum lagi penyalurannya yang sarat dengan kebocoran dimana-mana, ditambah lagi alur birokrasi yang panjang serta mental birokrasi kita yang mau dilayani. Dengan demikian dana kompensasi yang samapai ke masyarakat hanya secuil saja.

Walaupun SBY berkoar-koar menyerukan agar kepala-kepala daerah dapat menindak tegas pejabat ataupun oknum yang melakukan penyelewengan dana kompensasi. Pertanyaannya kemudian bagaimana seandainya komponen pejabat di daerah juga bersekongkol melakukan korupsi secara berjamaah terhadap dana kompensasi ini?. Jadi sebenarnya dana kompensasi tidak akan sepenuhnya sampai kepada rakyat yang berhak menerimanya jika sistem penyaluran tidak bagus. Dana kompensasi justru yang akan menikmatinya nanti hanyalah pejabat dan birokrat. Sekali lagi pemerintah harus mepersiapkan sistem yang jitu untuk pennyaluran dana kompensasi. Jika tidak, maka rakyat dan mahasiswa akan mengamuk.

Masih ragukah kita untuk menolak kenaikan BBM?. Masih adakah keberpihakan kaum intelektual di kampus ini melihat penderitaan yang dirasakan oleh rakyat atas kenaikan BBM?. Penulis berharap masih ada kaum intelektual yang peduli dengan nasib rakyat. Sekali lagi!, dalam paradigma gerakan mahasiswa tidak ada yang abu-abu, karena abu-abu adalah “banci” dan cenderung oportunis. Di akhir tulisan ini penulis ingin berdoa seperti doa mereka yang mendukung gerakan mahasiswa: Semoga Tuhan meniupkan ruh-Nya ke dalam rahim gerakan mahasiswa saat ini, agar tidak terjadi kemandulan intelektual. Wallahualam bishowaab.

Entry filed under: Uncategorized. Tags: .

Generasi Muda dalam Kungkungan Globalisasi (Catatan Untuk Calon Manusia Indonesia Seutuhnya)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


Blog Stats

  • 21,804 hits

Arsip

Mei 2005
S S R K J S M
« Mei   Nov »
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  

%d blogger menyukai ini: